Kontribusi Perekonomian dalam Perbatasan

Sabtu, 25 September 2010 17:14 WIB
Minimnya perlengkapan aparatur yang menjaga perbatasan merupakan satu dari sekian alasan yang mendorong terjadinya dispute di perbatasan Indonesia. Peningkatan alokasi anggaran untuk menjaga perbatasan ini memang belum menjadi prioritas di dalam APBN, karena masih banyak pos-pos anggaran dan program-program perekonomian yang membutuhkanan dukungan dana besar dari pemerintah. Pertanyaannnya adalah bagaimana dispute, seperti yang terjadi dengan Malaysia akhir-akhir ini, dapat dimitigasi dengan keterbatasan dana yang kita miliki? Sehingga  permasalahan ini tidak terus menerus terulang, dan pemerintah memperoleh legitimasi publik dalam usahanya menjaga pertahanan nasional.

Sedikitnya ada dua program yang perlu kita lakukan dengan keterbatasan dana yang kita miliki. Pertama adalah peningkatan awareness public terhadap berbagai aktivitas aparatur dalam menjaga perbatasan Indonesia. Kedua adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti swasta, dalam mengoptimalkan resources maritime yang kita miliki. Kedua program yang diajukan merupakan program yang berupaya memberdayakan internal resources kita untuk membangun opini publik, dan  meningkatkan kontribusi resources yang kita miliki dalam meningkatkan perekonomian bangsa.

Program pertama, yaitu peningkatan awareness public, dapat dilakukan dengan meningkatkan pasokan informasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI dalam menjaga perbatasan. Berbagai aktivitas ini dapat disampaikan kepada publik secara berkala, sehingga publik secara emosional terlibat dengan aktivitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI.

Faktor emosional ini merupakan hal yang penting untuk kita bangun, karena dalam relitanya kita mengalami kesulitan untuk menjaga seluruh perbatasan kita. Di sisi lain publik perlu mengetahui bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI bersatu padu dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk menjaga perbatasan.

Selain berbagai informasi aktivitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI yang disampaikan di atas, pemerintah juga perlu melakukan penelitian, hal apa saja yang diharapkan oleh publik kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI dalam menjaga perbatasan Indonesia. Melalui penelitian ini, kita dapat meningkatkan relevansi informasi yang disampaikan oleh public relation Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI kepada publik, sehingga usaha yang disampaikan oleh Public Relation Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI dapat  mencapai tujuan yang kita inginkan.

Kesulitan pemerintah dalam menaikkan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI juga dapat secara bertahap dikelola dengan berbagai informasi mengenai aktivitas TNI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyampaian informasi aktivitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagai pembayar pajak, dan usaha membangun legitimasi publik dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI.

Program kedua yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kontribusi maritime resources yang kita miliki untuk perekonomian. Kerja sama dengan berbagai pihak perlu dilakukan untuk memberdayakan kekayaan laut yang kita miliki, kemudahan investasi untuk berbagai infrastrukutur yang dapat memudahkan proses bisnis perikanan laut perlu kita tingkatkan. Melalui kolaborasi ini, maka kita akan mempunyai "penjaga perbatasan" yang organik. Pemerintah di dalam program ini fokus kepada dua hal yaitu, membuat kebijakan yang relevan mendukung investasi dan mengoordinasikan berbagai pihak swasta yang menjadi partner pemerintah dalam mengelola kekayaan laut kita.

Melalaui program ini kita dapat memaksimalkan pos-pos terluar perbatasan kita sebagai tempat registrasi atau perijinan berbagai kapal yang akan masuk ke dalam wilayah Indonesia, sehingga di daerah tersebut ada aktivitas-aktivitas yang merupakan bukti nyata bahwa daerah tersebut di dalam pengelolaan Indonesia. Jika sebelumnya kita mengalami kekalahan dalam klaim pulau Sipadan Ligitan, maka melalui program ini hal tersebut tidak terjadi lagi, karena pemberdayaan perekonomian di daerah sekitar akan memberikan insentif bagimasyarakat Indonesia untuk beraktivitas, terutama di perbatasan daratan.

Dispute yang terjadi beberapa kali dengan Malaysia menunjukkan bahwa kita sekarang telah masuk ke dalam suatu era di mana armada yang menjaga perbatasan membutuhkan lebih dari sekedar patroli fisik dan perlengkapan canggih. Kita perlu membangun alternatif strategi dengan menempatkan paradigma defence dalam konteks yang lebih modern. Hal ini sesuai dengan sejarah dunia yang menunjukkan bahwa pergulatan fisik telah bertransformasi menjadi pergulatan strategi, pemikiran dan opini. Jika sebelumnya perang dimanifestasikan dalam kontestasi senjata dengan berbagai perlengkapan  perang, sekarang perang menjadi pergulatan ekonomi antar negara, diplomasi dalam berbagai perundingan multilateral, dan yang paling penting adalah dukungan opini publik di dalam negeri kita sendiri.

Prof. Firmanzah, PhD
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

 www.metrotvnews.com